☮️𝐒𝐄𝐉𝐀𝐑𝐀𝐇 𝐏𝐄𝐑𝐉𝐔𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐉𝐀𝐌'𝐈𝐘𝐘𝐀𝐇 𝐍𝐀𝐇𝐃𝐀𝐓𝐔𝐋 '𝐔𝐋𝐀𝐌𝐀Bagian 2️⃣

🌏𝐀𝐒𝐖𝐀𝐉𝐀 𝐂𝐘𝐁𝐄𝐑📡

            ┈┈••••❁✵☘︎✵❁••••┈┈

🦋*𝐾ℎ𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎ℎ 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 :

☮️𝐒𝐄𝐉𝐀𝐑𝐀𝐇 𝐏𝐄𝐑𝐉𝐔𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐉𝐀𝐌'𝐈𝐘𝐘𝐀𝐇 𝐍𝐀𝐇𝐃𝐀𝐓𝐔𝐋 '𝐔𝐋𝐀𝐌𝐀

Bagian 2️⃣

📜Tahun 1926-1929

☮️Setelah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’ lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M, maka Comite Hejaz dibubarkan. Sedangkan semua tugas Comite Hejaz yang belum dilaksanakan, dilimpahkan seluruhnya kepada Jam’iyyah NU.

🤲Alhamdulillah, meskipun Jam’iyyah NU baru saja lahir, ternyata telah mampu melaksanakan tugas-tugas yang berat; baik tugas yang dilimpahkan oleh Comite Hejaz, maupun tugas yang diharapkan oleh ummat Islam kepadanya. Tugas-tugas tersebut antara lain:

📜Pada bulan Februari 1926 M.

Setelah berhasil menyelenggarakan kongres Al Islam di Bandung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi Islam selain NU, seperti:

✒️PSII,

✒️Muhammadiyah dan lain-lainnya. Diantara keputusan kongres tersebut adalah mengirimkan dua orang utusan, yaitu:

👳H.Umar Said Tjokroaminoto dari PSII dan

👳KH. Mas Mansur dari Muhammadiyah,👇

Ke Muktamar Alam Islam yang diselenggarakan oleh raja Ibnu Saud (raja Saudi Arabia) di Makkah.

✍️Disamping itu, Jam’iyyah NU juga mengirimkan utusan yang khusus membawa amanat NU, yaitu:

👳KH. Abdul Wahab Hasbullah dan

👳KH. Ahmad Ghonaim Al Misri.

🤲Alhamdulillah kedua utusan ini berhasil dengan baik.

✍️Kedua beliau ini pulang dengan membawa

🗞️Surat dari raja Sa’ud ke Indonesia ✒️Tertanggal 28 Dzul Hijjah 1347 H/13 Juni 1928 M.

✒️Nomor: 2082, yang isinya antara lain :

✒️Menyatakan bahwa raja Ibnu Sa’ud menjanjikan akan membuat satu ketetapan yang menjamin setiap ummat Islam untuk menjalankan Agama Islam menurut paham yang dianutnya.

🤲Sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, maka sejak lahir,

☮️Jam’iyyah NU telah berani memberikan reaksi secara aktif terhadap rencana pemerintah Penjajah Belanda mengenai :

👇

✒️Ordonansi Perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan, yang isinya mengkombinasikan hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum yang dibawa Belanda dari Eropa.

✒️Pelimpahan pembagian waris ke Pengadilan Negeri (Nationale Raad) dengan menggunakan ketentuan hukum di luar Islam.

✒️Persoalan pajak rodi, yaitu pajak yang dikenakan kepada warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri.

✒️Dan lain-lainnya.

Walhasil, meskipun NU tidak pernah menyatakan sebagai Partai Politik, namun yang ditangani adalah soal-soal politik.

Bersambung...

🙏Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishowaab.

           ┈┈••••❁✵☘︎✵❁••••┈┈

@ 𝓐𝓷𝓭𝓲𝓒𝓱𝓪𝓿𝓵𝓲𝓷𝓼

https://t.me/aswaja_cyber